Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Jember Kelas IA

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Jember Kelas IA

Jl Kalimantan No 3 Jember Telephone: 0331-337471 (ext) Fax: 0331-335845

e-Mail: pn.jember@yahoo.co.id

ecourt.EraterangTilangpengaduansipp


Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah memberikan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan hasil A Excelent kepada Pengadilan Negeri Jember yang diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Prof Dr M Hatta Ali, SH, MH, dan Dirjen Badilum, Dr Herri Swantoro, SH, MH. pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017, di Pendopo Sabha Swagata Blambangan di Banyuwangi.
Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu

Aplikasi Sistem Pengadilan Online ( E-Court )

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan) e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online) e-Litigation (Persidangan secara online)
Aplikasi Sistem Pengadilan Online ( E-Court )

ERATERANG

Surat Keterangan Online

Aplikasi Surat Keterangan Elektronik (eraterang) dibuat dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat pengguna layanan pengadilan dalam melakukan permohonan Surat Keterangan di Pengadila
Surat Keterangan Online

Indeks Kepuasan Masyarakat Semester 1 Tahun 2020

Hasil dari Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan yang diambil pada Periode Januari 2020 s/d Juni 2020
Indeks Kepuasan Masyarakat Semester 1 Tahun 2020

Indeks Persepsi Korupsi Semester 1 Tahun 2020

Hasil dari Survey Persepsi Korupsi oleh Pengguna Layanan Pengadilan yang diambil pada Periode Januari 2020 s/d Juni 2020
Indeks Persepsi Korupsi Semester 1 Tahun 2020

Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung

kepaniteraan hukum

Kepaniteraan Hukum mempunyai kegiatan dan tugas-tugas yang meliputi :

  1. Pembuatan Rencana Kerja / Program Kerja.
    • Tujuan : Membantu Pimpinan dalam rangka menyusun program kerja Pengadilan Negeri Sarolangun.
    • Sasaran : Tersedianya bahan guna penyusunan program kerja untuk Kepaniteraan Hukum.
  2. Mencatat setiap surat masuk dan keluar khusus Kepaniteraan Hukum.
    • Tujuan : Menata surat-surat masuk dan keluar di Kepaniteraan Hukum.
    • Sasaran : Memudahkan pencarian surat masuk dan keluar jika diperlukan.
  3. Mengumpulkan data perkara perdata dan pidana.
  4. Membuat laporan perkara perdata dan pidana :
    1. Pembuatan laporan bulanan.
    2. Laporan bulanan perkara perdata dan pidana sebelum tanggal 10 bulan berikutnya sudah dapat dikirim.
    3. Pembuatan laporan caturwulan / empat bulanan.
      1. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei, sebelum tanggal 5 Mei Laporan caturwulan sudah dikirim.
      2. Dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus sebelum tanggal 5 September Laporan caturwulan sudah dikirim.
      3. Dari bulan September sampai dengan bulan Desember tanggal 5 Januari Laporan caturwulan sudah dikirim.
    4. Pembuatan laporan enam bulanan.
      1. Bulan Januari sampai dengan bulan Juni sebelum tanggal 5 Juli laporan persemester dan Wasmat sudah terkirim.
      2. Bulan Juli sampai dengan bulan Desember sebelum tanggal 5 Januari laporan persemester dan Wasmat sudah terkirim.
    5. Pembuatan laporan tahunan.
    6. Membuat Laporan Tahunan perkara perdata dan pidana dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, sebelum tanggal 5 Januari 2011 laporan tahunan sudah terkirim.
    • Tujuan : Untuk memenuhi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1992 jo No. MA/kumdil/155/X/K/1992 tanggal 21 Nopember 1992.
    • Sasaran : Tersedianya data perkara pidana dan perdata yang masih berjalan.
  5. Membuat grafik (statistik) perkara perdata dan pidana.
  6. Membuar grafik (statistik) perkara perdata dan pidana dari bulan Januari sampai Desember (setiap akhir tahun) atau awal tahun berikutnya sudah dibuat.
    • Tujuan : Menyediakan data perkara baik perkara pidana maupun perdata dalam bentuk grafik.
    • Sasaran : Tersedianya data perkara baik pidana maupun perdata dalam bentuk grafik
  7. Mengelola dokumentasi perkara.
    1. Menerima dan mencatat dalam Buku Register minutasi berkas perkara perdata dan pidana yang sudah incraht.
    2. Dua hari setelah berkas perkara perdata dan pidana yang sudah incraht diterima di Kepaniteraan Hukum harus sudah dicatat dalam Buku Register Minutasi Perkara.
    3. Menyusun arsip perkara perdata dan pidana sesuai dengan jenis perkaranya
    4. Setelah berkas perkara diminutasi di Kepaniteraan Hukum, berkas segera ditata diruang arsip perkara.
    • Tujuan : Untuk memelihara berkas perkara yang in aktif hingga terpenuhinya masa daluarwarsa.
    • Sasaran : Tersedianya dokumen berupa berkas perkara baik perdata maupun pidana.
  8. Membuat dan mengelola Buku Register Pengawasan dan Pengarahan Putusan Perkara Pidana yang berkekuatan atas hukum tetap sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

 

Kepaniteraan Hukum dipimpin oleh seorang Panitera Muda Hukum, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa orang staf.

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas-tugas :

  1. Mengumpulkan data, mengelola dan mengkaji data, menyajikan pada statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyiapkan arsip / berkas perkara / permohonan grasi dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  2. Menyimpan Barang Bukti yang diserahkan Penuntut Umum.
  3. Legalisasi Akte Notaris.
  4. Membuat / membagi tugas-tugas Staf Kepaniteraan Hukum.

Staf Kepaniteraan Hukum melaksanakan tugas-tugas:

  1. Membuat laporan bulanan perdata.
  2. Membuat laporan per Empat Bulanan Perdata.
  3. Membuat laporan per Enam Bulanan Perdata.
  4. Membuat Laporan Pidana.
  5. Membuat laporan per Empat Bulanan pidana dan perdata.
  6. Membuat laporan per Enam Bulanan pidana dan perdata.
  7. Menerima berkas yang telah diminutasi dari bidang pidana dan perdata.
  8. Memeriksa dan membuat daftar lembaran berkas yang telah diminutasi.
  9. Menyusun dan menyimpan serta menata berkas pidana dan perdata di gudang arsip.

SOCIAL MEDIA

  Youtube PN JEMBER     

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas