Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
         

 

Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember

Terintegrasinya Inovasi Layanan dan Informasi Kepada Desa atau disingkat TILIK Desa adalah suatu program yang mengintegrasikan aplikasi peradilan, inovasi layanan dan media informasi dalam satu aplikasi dengan mengedepankan kerjasama dan sinergitas antara PN Jember Kelas 1 A dengan stakeholder terkait dalam rangka mendekatkan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat
Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember

Aplikasi Sistem Pengadilan Online ( E-Court )

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan) e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online) e-Litigation (Persidangan secara online)
Aplikasi Sistem Pengadilan Online ( E-Court )

ERATERANG

Surat Keterangan Online

Aplikasi Surat Keterangan Elektronik (eraterang) dibuat dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat pengguna layanan pengadilan dalam melakukan permohonan Surat Keterangan di Pengadila
Surat Keterangan Online

JEASIE

Merupakan aplikasi asisten elektronik yang membantu masyarakat mencari informasi yang murah dan melayani tanpa batas waktu. Aplikasi itu adalah asisten virtual yang terintegrasi dengan WhatsApp yang dinamakan JEASIE (JEmber Asisten Sistem Informasi Elektronik). Informasi yang disediakan diantaranya adalah informasi mengenai informasi terkait statistik perkara, informasi terkait tata cara berperkara,informasi perkara, informasi sisa panjar, informasi terkait permohonan surat keterangan, profil dan anggaran di Pengadilan Negeri Jember Kelas IA.
JEASIE

Nomor Pengaduan

Nomor Pengaduan

Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah memberikan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan hasil A Excelent kepada Pengadilan Negeri Jember yang diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Prof Dr M Hatta Ali, SH, MH, dan Dirjen Badilum, Dr Herri Swantoro, SH, MH. pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017, di Pendopo Sabha Swagata Blambangan di Banyuwangi.
Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu

Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung

ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI JEMBER

Diterbitkan: Minggu, 04 April 2021 13:30 | Ditulis oleh Administrator | Cetak | Email | Dilihat: 1604
A. AREA 1 : MANAJEMEN PERUBAHAN
  1. Tim Kerja
   

unit kerja Pembangunan ZI

  1. SK KPN ttg Tim Pembangunan ZI
  2. SK ttg Keriteria Penunjukkan Tim RB & Tim ZI
  3. SK ttg Prosedur Pembentukan Tim RB & Tim ZI
  4. Dok. Pemilihan Tim ZI
   

Penentuan Anggota Tim

  1. SK KPN ttg Tim Pembangunan ZI
  2. SK ttg Keriteria Penunjukkan Tim RB & Tim ZI
  3. SK ttg Prosedur Pembentukan Tim RB & Tim ZI
       
       
  2. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
   

Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBKWBBM

  1. RK 2021
  2. Dok Rapat Penyusunan RK
  3. Foto Publikasi Pencanangan ZI melalui media cetak
  4. Dok Sosialisasi RK 2021
   

Target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK-WBBM

  1. Target Prioritas 2021
  2. RK 2021
  3. Dok Rapat Penyusunan RK
  4. Foto Publikasi Pencanangan ZI melalui media cetak & TV
  5. Dok Sosialisasi RK th 2021

 
    Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK-WBBM
  1. Dokumentasi Pencanangan ZI dgn Forkompinda
  2. Liputan koran ttg Pencanangan ZI
  3. Foto halaman website PN Jember
  4. Instagram PN Jmr
  5. FB PN Jmr
  6. Banner pembangunan ZI
       
  3. Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
   

Kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana

  1. RK 2021
  2. Lap Monev area
   

Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas

  1. Lap Monev area
  2. Rapat Hasil Monev
   

Tindak Lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi

  1. Lap Monev area
  2. Rapat Hasil Monev
       
  4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
   

Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBKWBBM

  1. Absen pimpinan
  2. Dok Rapat bulanan
  3. Dokumen amanat pimpinan yang disampaikan dlm apel
  4. Dok. pelaksanaan apel & foto
   

Penetapan agen perubahan

  1. SK ttg Penunjukkan Agen Perubahan
  2. SK ttg Tim Pemilihan Agen Perubahan
  3. BA Pemilihan Agen Perubahan
  4. Dokumen Pemilihan Agen Perubahan
   

Pembangunan Budaya Kerja dan Pola Pikir dilingkungan Organisasi

  1. SK Maklumat Pelayanan
  2. Sosialisasi 3S baru
  3. Sosialisasi 3S,5R, budaya kerja dan kode etik hakim dan PP dan ASN
  4. SK Penunjukkan Audit Internal
  5. SK Tim Pengendalian Gratfikasi
  6. SK Penunjukkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan
  7. Banner budaya malu
  8. Dok Sosialisasi Visi & Misi MA & PN 2021
   

Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBKWBBM

  1. Dok Sosialisasi RK th 2021
  2. SK KPN ttg Tim Pembangunan ZI
  3. Rapat Area
  4. Pakta Integritas
  5. Dok. pelaksanaan apel & foto
       
B. AREA 2 : PENATAAN TATALAKSANA
  1 Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama
   

SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi

  1. BISPRO MA
  2. DOKUMEN PETA BISNIS PENGADILAN NEGERI
  3. SOP Gabungan
  4. INOVASI YANG SELARAS DENGAN SOP
  5. FACEBOOK DAN INSTAGRAM PN JEMBER
   

Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan

  1. LAPORAN PENGAWAS BIDANG PTIP FEBRUARI 2O21
  2. RAPAT RUTIN BULANAN FEBRUARI 2021
  3. SK HAKIM PENGAWAS BIDANG
   

Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi

  1. Rapat Monev SOP
  2. SOP PENGISIAN PEMBARUAN KONTEN WEBSITE
  3. SK KPN Jember Tentang Tim Monev dan Penyusunan SOP
  4. SOP PENGISIAN PEMBARUAN KONTEN WEBSITE
  5. SK TIM PENGELOLA WEBSITE
       
  2. E-office
   

Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi

  1. DOKUMEN SKP
  2. PENGUKURAN KINERJA MELALUI SIPP
  3. CAPTURE MIS
   

Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi

  1. APLIKASI SIKEP
  2. APLIKASI LLK
   

Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi

  1. APLIKASI SIWAS
  2. APLIKASI SIKEP
  3. APLIKASI SIPP
  4. APLIKASI E COURT
  5. APLIKASI ERATERANG
  6. Aplikasi E-SKUM
  7. LAYAR DISPLAY ELEKTRONIK TTG BERBAGAI PELAYANAN
  8. APLIKASI ANTRIAN SIDANG ONLINE
  9. FACEBOOK PN JEMBER
  10. INSTAGRAM PN JEMBER
     
       
  3. Keterbukaan Informasi Publik
   

Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan

  1. SK PPID
  2. Media Informasi Alur Pelayanan Perdata
  3. Media Informasi alur pelayanan Pidana
  4. Brosur Perdata Upaya Hukum PN Jember
  5. Brosur Perdata GS PN Jember
  6. Brosur Hukum PN Jember
  7. SK PENUNJUKAN PETUGAS INFORMASI
  8. Media Informasi E-Court
  9. Brosur ERATERANG
  10. Foto PTSP
   

monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

  1. letterAttachment
       
C. AREA 3 : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
  1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan
   

penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan

  1. SK Penempatan CPNS 2021
  2. SK CPNS 2021
  3. SPMT CPNS
     
       
  2. Pola Mutasi Internal
   

pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan

  1. SK Perbantuan PP
  2. sk pola mutasi internal ASN
   

mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan

  1. HASIL PENILAIAN RAPAT TIM BAPERJAKAT
  2. SK PERBANTUKAN PP
  3. SK Pola Mutasi Internal ASN
   

monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

  1. Pola Mutasi
       
  3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
   

Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi

  1. Analisis Kebutuhan Diklat
  2. Telaah Baperjakat
  3. Usulan calon pelatihan Kepaniteraan
   

menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai

  1. LKJIP 2021
  2. SK LKJIP 2021
  3. Capaian Kinerja
   

Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan

  1. Analisa Beban Kerja
  2. Sk Pembentukan Tim Anjab
  3. Peta Jabatan Pegawai
   

Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya

  1. Usulan Diklat Hakim Lingkungan
  2. Usulan Diklat Hakim SPPA
  3. Usulan Diklat PIM III dan IV
  4. Usulan Diklat Bendahara
  5. Usulan Diklat Hakim Tipikor
   

monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

  1. Pengembangan Kopetensi 2021
     
       
  4. Penetapan Kinerja Individu
   

penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi

  1. PKT 2021
  2. SKP Pegawai 2021
  3. IKU
  4. SK IKU 2021
   

Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya

  1. SKP Sekretaris
  2. SKP Kasub PTIP
  3. SKP Kasub Umum dan Keuangan
  4. SKP Kasub Kepegawaian
  5. SKP Panitera
  6. SKP Panmud Pidana
  7. SKP Panmud Hukum
  8. SKP Panmud Perdata
  9. SKP KPN
  10. SKP Hakim

 
   

Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik

  1. Pengukuran Kinerja Individu
   

Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)

  1. MIS
  2. SK Pimpinan Sebagai Role Model
  3. SK Agen Perubahan 2021
  4. Rapat Rutin Bulanan (kinerja Terbaik)
  5. SK Penerima Reward

 
       
  5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
   

Aturan disiplin kode etik kode perilaku telah dilaksanakan diimplementasikan

  1. SK Penentuan Jam Kerja, Seragam Kerja dan Tanda Pengenal
  2. Form Ijin Keluar Kantor
  3. Sosialisasi Perma 7, 8, 9 Tahun 2016
  4. Sosialisasi MAklumat No 1 TAhun 2017
  5. SK TIM Pengendali Gratifikasi
  6. sk penunjukan tim penanganan benturan kepentingan
  7. Identifikasi Benturan Kepentingan
  8. Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan

 
       
  6. Sistem Informasi Kepegawaian
   

Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala

  1. dokumen informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala
D AREA 4 : PENGUATAN AKUNTABILITAS
  1. Keterlibatan Pimpinan
   

Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan

  1. Dokumen Rapat Penyusunan Penetapan Kinerja
  2. Dokumen Rapat Penyusunan Target IKU dan Renstra
   

Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja.

  1. Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan 2019
  2. Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan 2020
  3. Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan 2021
   

Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

  1. Dokumen Rapat Monev Kinerja Individu Triwulan
  2. Dokumen Monev LKjIP 2020
  2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
   

Dokumen Perncanaan

  1. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
  2. Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan 2020
  3. Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan 2021
  4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2020
  5. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2021
  6. Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021
  7. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022
  8. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
  9. Dokumen Reviu Rencana Strategis (RENSTRA)
   

Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil

  1. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil
  2. Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan 2020
  3. Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan 2021
  4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2020
  5. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2021
  6. Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021
  7. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022
  8. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
  9. Dokumen Reviu Rencana Strategis (RENSTRA)
   

Indikator Kinerja Utama (IKU)

  1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
  2. Dokumen Sosialisasi IKU
   

Indikator kinerja telah SMART (Specifik, Measureable, Achievable, Relevant and Time)

  1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
   

laporan kinerja disusun tepat waktu

  1. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
   

Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja

  1. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
   

Upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

  1. Dokumen Pemanggilan Diklat Perencana
   

Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten

  1. Sertifikat Dion Pramesti Warsono
  2. Sertifikat Siti Anisah
  3. Sertifikat Barjas Dyan Wijanarko
E. AREA 5 : PENGUATAN PENGAWASAN
  1. Pengendalian Gratifikasi
   

Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

  1. Public Campaign Pengendalian Gratifikasi
  2. Banner Anti Gratifikasi
  3. Piagam Deklarasi Anti Gratifikasi
  4. Spanduk Anti Gratifikasi
  5. Stiker anti gratifikasi
   

Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

  1. letterAttachment2021-02-28_05_52_19
  2. Penerapan SPIP
   

Telah dibangun lingkungan pengendalian

  1. SK KPN Pemberlakuan SPIP
  2. Formulir Pemetaan SPIP
   

Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

  1. letterAttachment2021-02-28_05_52_47
   

Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

  1. SK Penunjukan Hakim Pengawas Bidang
  2. Sosialisasi spip
   

SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

  1. letterAttachment2021-02-28_05_53_40
  3. Pengaduan Masyarakat
   

Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

  1. SK Penunjukan Petugas Meja Pengaduan
  2. Capture Aplikasi SIWAS dan BANNER SIWAS
  3. Laporan Pengaduan
  4. Formulir Pengaduan
  5. meja pengaduan
   

Penanganan Pengaduan Masyarakat

  1. Capture Aplikasi SIWAS
  2. Laporan Pengaduan
   

monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

  1. letterAttachment2021-02-28_06_00_04
   

Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

  1. letterAttachment2021-02-28_06_00_29
  4. Whistle Blowing System
   

Whistle Blowing System sudah di internalisasi

  1. letterAttachment2021-02-28_06_00_51
   

Whistle Blowing System telah diterapkan

  1. Capture Aplikasi SIWAS dan BANNER SIWAS
  2. Laporan Pengaduan
  3. Formulir Pengaduan
  4. meja pengaduan
   

Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

  1. letterAttachment2021-02-28_06_16_28
   

Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

  1. letterAttachment2021-02-28_06_18_13
  5. Penanganan Benturan Kepentingan
   

Identifikasi pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

  1. Identifikasi Benturan Kepentingan
  2. SK Benturan Kepentingan
   

Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan internalisasi

  1. letterAttachment2021-02-28_06_15_08
   

Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

  1. letterAttachment2021-02-28_06_15_27
   

Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

  1. letterAttachment2021-02-28_06_15_51
   

Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

  1. letterAttachment2021-02-28_06_16_09
  6. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai
   

LHKPN

 
    LHKASN
F. AREA 6 : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
  1. Standar Pelayanan
   

Terdapat kebijakan standar pelayanan

  1. VI.1.a.1 SOP Kepaniteraan
  2. VI.1.a.2 SOP Kesekretariatan
  3. VI.1.a.2 SOP Hakim
  4. VI.1.a.4 SOP Panitera Pengganti
  5. VI.1.a.5 Manual Mutu (Revisi 4)
  6. VI.1.a.6 Standart Pelayanan Peradilan (Revisi 2)
  7. VI.1.a.7 Standart Pelayanan PTSP (Revisi 3)
  8. VI.1.a.8 PERMA no 3 tahun 2018
  9. VI.1.a.9 SK KPN tentang Petugas PTSP
  10. VI.1.a.10 SK Dirjen Badilum Nomor 77 Tahun 2018
  11. VI.1.a.11 SK Dirjen Badilum Nomor 44 Tahun 2019
  12. VI.1.a.12 PERMA no 9 tahun 2016
  13. VI.1.a.13 Foto PTSP
  14. VI.1.a.14 Aplikasi E-SKUM
  15. VI.1.a.15 SK KPN tentang jam pelayanan
  16. VI.1.a.16 Banner Layanan
   

Standar pelayanan telah dimaklumatkan

  1. VI.1.b.1 Maklumat Pelayanan PN Jember yang dimuat dalam Manual Mutu
  2. VI.1.b.2 Maklumat Pelayanan PN Jember yang divisualisasikan ke publik
  3. VI.1.b.3 Maklumat Perpustakaan
  4. VI.1.b.4 Maklumat Humas
  5. VI.1.b.5 Maklumat Pelayanan PTSP
  6. VI.1.b.6 Mesin Akses ke Ruangan
  7. VI.1.b.7 Mesin antrian PTSP sebagai inovasi pelayanan PTSP
   

Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan

  1. VI.1.c.1 SOP Kepaniteraan
  2. VI.1.c.2 SOP Kesekretariatan
  3. VI.1.c.3 SOP Hakim
  4. VI.1.c.4 SOP Panitera Pengganti
  5. VI.1.c.5 Instruksi Kerja Petugas Keamanan
  6. VI.1.c.6 Instruksi Kerja Parkir
  7. VI.1.c.7 Instruksi Kerja Penanganan Kebakaran
   

Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP

  1. VI.1.d.1 Revisi Manual Mutu ke 1-3
  2. VI.1.d.2 Revisi Standart Pelayanan Peradilan ke 1
  3. VI.1.d.3 Revisi Standart Pelayanan PTSP ke 1-2
  4. VI.1.d.4 SK KPN tentang pemberlakuan SOP Kepaniteraaan dari Dirjen Badilum
  5. VI.1.d.5 SOP Revisi (SOP CUTI)
  2. Budaya Pelayanan Prima
   

sosialisasi pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima

  1. VI.2.a.1 Sosialisasi 3S,5R, budaya kerja dan kode etik hakim dan PP dan ASN
  2. VI.2.a.2 Pelatihan PTSP
  3. VI.2.a.3 Pelatihan mandiri ecourt
  4. VI.2.a.4 Pelatihan mandiri eraterang
    Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
    Telah terdapat sistem punishment(sanksi)reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
  3. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
     
     
   

 
       
       
       
       
Kategori: Zona Integritas

SOCIAL MEDIA

  Youtube PN JEMBER     

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas