Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A

Jl. Kalimantan No 3 Jember Telp. 0331-337471 (ext) Fax. 0331-335845

Email : pn.jember@yahoo.co.id

SELAMAT DATANG DI PENGADILAN NEGERI JEMBER - MOTTO "JOSS" Jujur - Obyektif - Sigap - Semangat

Logo Artikel

LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI IPAK

Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Survei Persepsi Anti Korupsi adalah survei yang digunakan untuk mengukur pandangan, sikap, dan persepsi masyarakat atau pegawai terhadap isu-isu terkait korupsi di suatu instansi atau masyarakat secara umum. Survei ini penting untuk menilai sejauh mana upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah berjalan efektif, serta mengetahui bagaimana tingkat kesadaran dan komitmen anti-korupsi di kalangan masyarakat atau pegawai.

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

TRIWULAN 3 TAHUN 2024


 

 

LAPORAN HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

TRIWULAN 3 TAHUN 2024

 


 

TINDAK LANJUT DARI HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

TRIWULAN 3 TAHUN 2024

 

 

 

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
TAHUN 2024 TRIWULAN 2 TINDAK LANJUT
TAHUN 2024 TRIWULAN 1 TINDAK LANJUT
TAHUN 2023 TRIWULAN 4 TINDAK LANJUT
TAHUN 2023 TRIWULAN 3 TINDAK LANJUT
TAHUN 2023 TRIWULAN 2 TINDAK LANJUT
TAHUN 2023 TRIWULAN 1 TINDAK LANJUT

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 



Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas