Prosedur Permohonan Informasi


A.	Persyaratan
1.	Pemohon Informasi wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan permintaan lnformasi berupa:
	a.	Pemohon Informasi perorangan paling kurang melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
	b.	Pemohon Informasi badan hukum paling kurang melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau
	c.	Pemohon Informasi kelompok orang/ organisasi kemasyarakatan harus melampirkan surat kuasa khusus dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa dan penerima kuasa.
2.	Dalam hal permohonan informasi diajukan oleh warganegara/badan hukum asing, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
	a.	warga negara asing paling kurang melampirkan identitas diri atau izin tinggal sementara, paspor dan dokumen pendukung kepentingan terhadap Informasi yang dimohonkan; atau
	b	badan hukum asing paling kurang melampirkan fotokopi akta pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dokumen pendukung kepentingan terhadap Informasi yang dimohonkan.
3.	Petugas informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan.
4.	Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke pengadilan pengaju apabila tidak tersedia secara elektronik dalam SIP.

B.	Prosedur Permintaan Informasi Publik
	Pelayanan informasi publik dilakukan sesuai dengan skema alur dalam gambar berikut:


C.	Biaya Penggandaan Salinan Informasi
	1.	Penyerahan Salinan Informasi dan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan (Per lembar) sebesar Rp. 500,-
	2.	Informasi Elektronik diberikan tanpa biaya/secara Cuma-Cuma (Gratis) ;
	3.	Informasi yang diberikan dalam bentuk cetak dikenakan biaya yang meliputi biaya pengadaan dan biaya transportasi jika menggunakan sarana berbayar ;
	4.	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa / Surat Kuasa Insidentil sebesar Rp. 10.000,- ;
	5.	Akta / Surat Keterangan asli yang dibuat di Kepaniteraan diluar perkara (per surat) sebesar Rp. 10.000,- ;
	6.	Pendapatan Uang Meja dan Upah pada Panitera atau leges sebesar Rp. 10.000,- ;
	7.	Materai sebesar Rp. 10.000,- (Jika pihak tidak membawa materai) ;
	8.	Pengesahan & Pendaftaran Surat dibawah tangan sebesar Rp. 10.000,-.

SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI

SK KPN TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI

PADA PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA

Kategori: Layanan Publik

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPP Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.