Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A

Jl. Kalimantan No 3 Jember Telp. 0331-337471 (ext) Fax. 0331-335845

Email : pn.jember@yahoo.co.id

SELAMAT DATANG DI PENGADILAN NEGERI JEMBER - MOTTO "JOSS" Jujur - Obyektif - Sigap - Semangat

Logo Artikel

LHKPN DAN LHKASN

LHKPN dan LHKASN

Rincian data LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) Hakim/Pegawai Pengadilan Negeri Jember dapat diakses melalui situs KPK : https://elhkpn.kpk.go.id.

Sedangkan Bagi pegawai non LHKPN, maka wajib melaporkan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara) hingga tahun 2021. Sedangkan mulai tahun 2022, sehubungan SE Menpan RB Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) tanggal 31 Januari 2023, maka pelaporan untuk pegawai non wajib LHKPN cukup dengan menggunakan laporan SPT.

Untuk bukti lapor periodik dapat dilihat pada :

1 LHKPN 2023 (dilaporkan tahun 2024) LIHAT
2 LHKPN 2022 (dilaporkan tahun 2023) LIHAT
  LHKASN 2022 (dilaporkan tahun 2023) LIHAT
3 LHKPN tahun 2021 (dilaporkan tahun 2022) LIHAT
  LHKASN tahun 2021 (dilaporkan tahun 2022) LIHAT
4 LHKPN tahun 2020 (dilaporkan tahun 2021)                     LIHAT
  LHKASN tahun 2020 (dilaporkan tahun 2021)   LIHAT



 

 

 

 

 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 



Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas