Pengadilan Negeri Jember gelar Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Jember, 8 Januari 2025 – Pengadilan Negeri Jember menggelar acara penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja di aula utama kantor Pengadilan Negeri Jember. Acara ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember, para hakim, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh aparatur pengadilan.
Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja merupakan bentuk komitmen seluruh jajaran Pengadilan Negeri Jember dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta akuntabilitas dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Negeri Jember menegaskan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai wujud nyata dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik. Beliau juga menekankan pentingnya menjaga etika, disiplin, serta meningkatkan kinerja agar Pengadilan Negeri Jember semakin dipercaya oleh masyarakat.
Acara ini diawali dengan pembacaan naskah Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja, yang kemudian diikuti dengan penandatanganan oleh seluruh pejabat dan pegawai Pengadilan Negeri Jember. Dengan adanya penandatanganan ini, diharapkan seluruh aparatur pengadilan semakin berkomitmen dalam mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
